Colorado Action – Pemerintah tengah menyusun rencana besar. Fokusnya adalah pendidikan inklusif. Dana sebesar Rp 100 miliar diusulkan untuk program sekolah rakyat. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu. Termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Tujuan utamanya memberikan akses pendidikan setara bagi semua. Sekolah rakyat bukan lembaga formal. Tapi mereka menjembatani anak-anak marginal. Banyak di antara mereka belum pernah merasakan ruang kelas. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur. Juga melatih guru yang paham pendekatan inklusif. Pemerintah bekerja sama dengan komunitas lokal. Semua demi pemerataan kualitas pendidikan.
“Baca Juga : Cerita Inspiratif Komunitas yang Berjuang Menciptakan Perubahan Sosial Penuh Makna”
Pemerintah pusat mengalokasikan sebagian besar dana untuk peningkatan fasilitas. Sekolah rakyat sering kali menggunakan bangunan seadanya. Banyak kelas berdinding triplek. Lantai masih tanah. Bahkan beberapa tidak memiliki toilet layak. Dana akan dialokasikan untuk membangun ruang kelas semi permanen. Bahan ramah lingkungan jadi pilihan utama. Selain itu, anggaran juga menyasar pelatihan guru. Guru akan dibekali keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus. Termasuk metode belajar yang fleksibel dan interaktif. Pelatihan dilakukan berjenjang. Mulai dari dasar hingga pengayaan berbasis kasus. Pemerintah menggandeng lembaga pendidikan tinggi untuk pendampingan. Dana juga mencakup pembelian alat bantu belajar.
Sekolah rakyat sering mengandalkan relawan. Mereka bukan guru bersertifikat. Tapi punya semangat luar biasa. Pemerintah tidak ingin mengganti mereka. Sebaliknya, mereka diberi pelatihan. Modul dikembangkan bersama praktisi pendidikan. Topiknya meliputi komunikasi efektif. Penanganan anak disabilitas. Juga strategi pengajaran tanpa kurikulum kaku. Pemerintah ingin menjaga nuansa lokal. Tapi tetap menyisipkan standar nasional. Guru komunitas juga akan mendapat insentif bulanan. Jumlahnya belum final. Namun disesuaikan dengan beban kerja. Hal ini penting untuk keberlanjutan. Motivasi tinggi perlu dukungan nyata. Pemerintah daerah diminta turut terlibat.
“Simak juga: Relawan RIDO Ajak Warga Jaga Demokrasi Lewat Satgas Khusus”
Banyak anak difabel tidak terlayani di sekolah umum. Alasannya macam-macam. Mulai dari kurangnya fasilitas. Hingga diskriminasi sosial. Sekolah rakyat membuka pintu untuk mereka. Guru diajari cara memahami karakter anak difabel. Tak hanya autism spectrum, tapi juga tuna daksa, netra, dan rungu. Pemerintah menyediakan alat bantu seperti papan braille. Juga headphone khusus dan alat bantu jalan. Anak difabel diajak belajar bersama anak lain. Ini membentuk empati sejak dini. Pendekatan semacam ini terbukti efektif di banyak negara. Indonesia berusaha mengadaptasinya ke konteks lokal. Termasuk budaya daerah masing-masing.
Transparansi penggunaan dana menjadi fokus. Pemerintah melibatkan masyarakat langsung. Warga sekitar sekolah rakyat diberi wewenang memantau pembangunan. Mereka juga bisa menilai kinerja guru. Model evaluasi partisipatif ini mengurangi penyalahgunaan anggaran. Setiap enam bulan, laporan kemajuan harus dipublikasikan. Komunitas juga diminta menyampaikan masukan. Bahkan kritik secara terbuka. Pemerintah menyiapkan mekanisme pengaduan daring. Semua ditujukan agar program tetap berada di jalur. Evaluasi tak hanya soal fisik. Tapi juga keberhasilan anak memahami pelajaran. Termasuk kemampuan berkomunikasi dan adaptasi sosial. Sekolah rakyat diminta melaporkan capaian dalam bentuk naratif.
Pemerintah sadar anggaran negara terbatas. Maka kolaborasi dengan LSM dan sektor swasta dibuka luas. Banyak perusahaan ingin mendukung pendidikan. Mereka bisa menyumbang fasilitas. Atau menyelenggarakan pelatihan guru. Bahkan menyediakan beasiswa lanjutan. Pemerintah menyiapkan regulasi insentif pajak. Untuk menarik lebih banyak mitra. LSM lokal juga diberi ruang mengembangkan kurikulum kontekstual. Termasuk materi penguatan karakter dan literasi digital. Pendekatan ini memperkaya sekolah rakyat. Tak melulu bergantung pada negara. Tapi tetap terkoordinasi dengan kementerian terkait. Pemerintah pusat bertindak sebagai fasilitator. Bukan pelaksana tunggal. Dengan begitu, semua pihak bisa merasa terlibat.
